Menelisik Pilkades Serentak Se-Bumi Reyog 2013

opiniHumas Dewan Presidium Kabupaten (DPK) Parade Nusantara Ponorogo

OPINI – SEBENTAR lagi di Kabupaten Ponorogo akan digelar pesta demokrasi tingkat desa yaitu Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. Bahkan perhelatan akbar tersebut akan dilaksanakan di 199 Desa yang berada pada 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, kecuali Kecamatan Ponorogo. Bahkan rencananya Pilkades akan digelar dalam 4 tahap. Tahap I akan dilaksanakan 24 April 2013 di 20 Desa, Tahap II dilaksanakan 7 Mei 2013 di 51 Desa, Tahap III dilaksanakan 15 Mei 2013 di 59 Desa serta Tahap IV dilaksanakan 3 Juni 2013 di 69 Desa.

Masyarakat Ponorogo berharap semua pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan kondusif sehingga Kamtibmas akan tetap terjaga di Bumi Reyog. Selain itu semangat pragmatisme dan materialisme tidak menjadi penyakit kronis dalam pelaksanaan pilkades di kabupaten Ponorogo yang akan dihelat beberapa hari lagi. Selain  itu adanya praktek money politik bisa ditekan atau jika mungkin dihilangkan dalam setiap Pilkades. Praktek  money politik selama ini seperti kentut yang ada baunya tapi tidak bisa atau susah dibuktikan.

Memang diakui atau tidak adanya jor-joran bantuan agar mendapat simpati masyarakat, perjudian para botoh yang merusak citra pilkades untuk memilih pemimpin yang amanah, hingga ‘serangan fajar’ tim sukses yang ditujukan untuk mengubah suara pemilih nyaris tak bisa dihindarkan dalam setiap perhelatan Pilkades.  Seyogyanya masyarakat harus pandai dan cerdas dalam menentukan pilihannya. Tujuannya agar Kades terpilih benar-benar seorang pemimpin yang mampu ngemong dan melayani masyarakat. Ingat Kades bukan pula Bedhes.

Kades sebagai seorang pemimpin dipilih karena sikap amanah dan integritas. Sikap amanah bisa berarti seorang yang jujur dan bisa dipercaya untuk mengemban aspirasi rakyat. Sedangkan integritas adalah sikap seorang pemimpin yang bisa mengakomodir keragaman masyarakat sebagai modal pembangunan. Ketika kampanye berlangsung, nyaris tak ada kandidat yang mencoba memperlihatkan itikad baik tersebut. Sepintas hanya mengoarkan janji-janji belaka, yang konon akan dipenuhi ketika sudah terpilih. Artinya, sengaja atau tidak sengaja, si kandidat tersebut sudah mempunyai iktikad tidak baik menggantung janji-janjinya, lain tidak. Kita bisa menilai sendiri tipe kandidat semacam ini.

Malah, beberapa kandidat membuat ‘serangan fajar’ yang licik untuk merubah opini publik. Namun ironisnya, banyak masyarakat bersikap oportunis dan aji mumpung, bersedia merubah suara dan pilihan mereka sekedar mendapatkan sejumlah rupiah.

Bukan hanya itu saja kebobrokan pesta demokrasi di tingkat desa. Masyarakat berharap Pilkades yang akan dilaksanakan bisa terhindar campur tangan para penjudi. Para botoh merajalela sedangkan aparat keamanan selalu kalah sigap. Lalu ketika pilkades telah selesai, kita hanya bisa terheran-heran betapa sebuah Pilkades bisa sekejap mengubah wajah sebuah desa yang mulanya rukun dan damai berubah menjadi mengerikan.

Nilai dan kualitas moral dibanting dengan harga murah. Kepercayaan masyarakat dipolitisir oleh para kader semata untuk nominal rupiah. Praktek perjudian merajelala. Dosa komunal yang telah dilakukan ini saya yakin akan menentukan bagaimana wajah desa kita tercinta selanjutnya, terutama sesudah dipimpin kandidat terpilih. Apakah ia akan menjadi desa unggulan yang ramah dan bersih. Ataukah menjadi desa yang coreng moreng dan bobrok birokrasinya. Padahal kita juga meyakini setiap hasil akhir yang baik itu diawali dengan proses yang baik.

Namun jika kita mengawali sebuah pilkades ini dengan cara dan proses yang buruk dan hancur-hancuran, apa yang mau diperoleh dari pilkades yang merupakan buah dari pohon demokrasi yang makin kelihatan centang perenang, cacat dan celahnya ini.

Oleh karenya kita harus menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan karena dijago-jagokan untuk bertarung dengan kandidat lain, bukan karena prestise alias gengsi, atau bukan karena mencoblos itu lebih baik daripada golput, melainkan prosesi memilih pemimpin adalah sebuah pertanggung jawaban secara moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT untuk memilih pemimpin terbaik dan menaatinya.

Memilih pemimpin adalah kemestian dan tidak bisa dihindarkan, sekaligus hal terakhir inilah yang lebih hakiki untuk dilaksanakan, karena niscaya jika hal itu dilakukan, akan tercipta dengan sendirinya pemerintahan yang bersih dan disiplin yang sangat menunjang pembangunan baik di tingkat desa maupun pusat.

Dalam falsafah Jawa menuturkan kita sebagai manusia itu ojo nggumunan lan aja kagetan. Dalam konteks pilkades ojo nggumunan berarti maknanya kita jangan silau oleh materi yang diiming-imingkan oleh calon oportunis seperti ini, entah itu berupa janji-janji kampanye dan praktek money politik. Kita harus tetap memegang nilai obyektifitas dalam memilih, yang kita dasari pada moral dan melihat dengan jeli siapa calon yang berkampanye.

Jangan salah memilih ‘penjahat yang ingin jadi pahlawan’ dan jangan pula salah memilih pemimpin yang tidak punya kapabilitas dan integritas. Sedangkan istilah ojo kagetan, bisa dimaknai untuk tidak bersikap kaget atau mudah tercengang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Memahami peristiwa dengan memakai nalar yang cerdas dan bijak. Tidak menjadi orang yang reaktif, yang mudah termakan oleh isu atau pencitraan palsu yang kini marak terjadi ketika musim kampanye.

Menjadi orang reaktif pada akhirnya hanya akan menjadikan kita buta hati. Tetapi kita harus menjadi orang yang responsif dan tanggap akan hal-hal yang berlangsung di sekitar kita. Dan tak kalah penting adalah menata hati kita dengan landasan iman yang kuat agar segala peristiwa yang terjadi tidak menggoncang iman kita dan menjadikan kita lemah dalam berpikir.

Dalam kosmologi Jawa, sikap ini digambarkan dengan dua istilah ojo rumangsa bisa nanging biso rumangso. Kedua hal ini tentu saja berbeda jauh. Ojo  rumangsa bisa berarti jangan menjadi orang sok yang hobi memakai pencitraan publik.

Tetapi biso rumangso, yaitu seseorang yang bisa menakar diri sendiri di hadapan orang lain, mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, dan merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri, masyarakat, tetapi juga kepada Sang Maha Pencipta.

Ya, takdir manusia adalah menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Artinya segala macam sumber daya manusia maupun sumber daya energi yang kita miliki adalah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang gemah ripah loh jinawi dan memayu hayuning bawono, bukan menjadi manusia adigang, adigung lan adiguna di muka bumi ini. Sing Menang Ojo Umuk, Sing Kalah Ojo Ngamuk. Selamat Berpesta Demokrasi, Pilkades. (MUH NURCHOLIS)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>